Ketika Iklim Naik, Harga Juga Naik: Rakyat Menanggung Beban Krisis

JAKARTA PUSAT, FileNews.id - Krisis iklim tidak lagi hanya tampak sebagai banjir, asap tebal, atau panas berkepanjangan. Bagi banyak keluarga, ia hadir dalam bentuk yang lebih dekat: harga sayur yang naik, pendapatan nelayan yang berkurang, dan pengeluaran rumah tangga yang makin sulit dipangkas.

Temuan itu makin nyata dalam riset Greenpeace Indonesia, Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menggerus daya beli dan penghasilan masyarakat, dengan nelayan serta pekerja gig—termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas—sebagai kelompok yang paling rentan.

Aksi di Jantung Ibu Kota
Pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari Patung Selamat Datang: “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap Istana Merdeka, dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.

Aksi itu menyoroti rangkaian bencana yang dipicu krisis iklim dalam dua tahun terakhir, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Bagi Greenpeace, persoalannya bukan sekadar bencana alam, melainkan krisis yang menekan penghidupan, kesehatan, dan harga pangan.

“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait. Ia menilai cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga menekan pendapatan serta mendorong kenaikan harga pangan.

Dari Meja Makan hingga Dompet
Riset Greenpeace dilakukan terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul di Yogyakarta. Hasilnya, 41 persen responden merasakan dampak iklim paling kuat pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara 39 persen merasakan tekanan pada produktivitas dan pendapatan, serta 20 persen pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Angka-angka itu menggambarkan bagaimana krisis lingkungan berubah menjadi persoalan ekonomi rumah tangga. Ketika panen gagal, laut tidak lagi memberi hasil yang stabil, atau jalan terputus akibat banjir, harga kebutuhan pokok ikut naik. Pada titik itu, perubahan iklim tidak lagi menjadi wacana tentang suhu bumi, tetapi soal kemampuan keluarga membeli beras, minyak goreng, dan transportasi.

Strategi Bertahan Hidup
Masyarakat tidak tinggal diam. Laporan itu mencatat 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Sebanyak 38,78 persen menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Untuk menutup celah pendapatan, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, yang menambah pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan. Sementara 17,73 persen mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, dengan tambahan pendapatan Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Upaya tersebut menunjukkan daya lenting masyarakat. Namun, di sisi lain, ia juga memperlihatkan bahwa beban adaptasi krisis iklim semakin dipindahkan dari negara ke dapur dan dompet rumah tangga.

Pertumbuhan yang Tidak Dirasakan
Kritik Greenpeace juga menyasar narasi ekonomi pemerintah. Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempersoalkan klaim pertumbuhan ekonomi 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” kata Atha.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak bermakna apabila masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara eksploitasi alam terus berlangsung. Dalam pandangan Greenpeace, pembangunan yang mengabaikan kerusakan lingkungan pada akhirnya membebani rakyat melalui bencana, kesehatan yang terganggu, dan biaya hidup yang meningkat.

Tuntutan Kebijakan yang Berpihak
Greenpeace menilai pemerintah perlu menjadikan temuan riset tersebut sebagai dasar kebijakan iklim yang lebih berpihak pada masyarakat rentan. Jeanny menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi bila rakyat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung dampak bencana sendiri.

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandasnya.

Pesan itu kini menggantung di tengah ibu kota—bukan hanya pada spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, tetapi juga pada meja makan jutaan keluarga yang merasakan langsung: ketika iklim berubah, harga hidup ikut naik.

(Rophy Pareno)