Putra Pejuang Hizbullah Masuk Bursa Ketua PCNU Sidoarjo

SIDOARJO, FileNews.id - Rektor UMAHA dr. Hidayatullah membawa jejak panjang di NU, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namanya kini muncul dalam perbincangan kepemimpinan PCNU Sidoarjo, dengan gagasan yang menempatkan kemandirian organisasi dan pelayanan warga sebagai poros utama.

Menjelang Konferensi Cabang XXII Nahdlatul Ulama Sidoarjo, satu nama mulai ramai diperbincangkan: dr. Hidayatullah, Sp.N., Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA). Ia disebut-sebut sebagai salah satu figur yang berpeluang masuk ke dalam bursa kepemimpinan Tanfidziyah PCNU Sidoarjo periode mendatang.

Pemberitaan Liputan Sidoarjo pada 26 Oktober 2026 memasukkan namanya dalam pembahasan tersebut. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Hidayatullah soal kesediaannya maju, maupun keterangan mengenai dukungan politik organisasi yang menyertainya.

Bagi sebagian warga Nahdliyin Sidoarjo, kemunculan nama itu bukan sekadar isu menjelang muktamar. Ia membawa pertanyaan yang lebih besar: bagaimana pengalaman seorang dokter, manajer rumah sakit, dan pemimpin perguruan tinggi dapat diterjemahkan menjadi arah kerja organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Jejak keluarga pejuang
Hidayatullah bukan figur yang tiba-tiba hadir dalam peta NU Sidoarjo. Ia adalah putra KH Munir Hasyim Latief, pendiri Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif (YPM) Sepanjang. Sang ayah dikenal sebagai tokoh NU sekaligus pejuang yang terlibat dalam Laskar Hizbullah; riwayat perjuangannya bahkan menjadi objek kajian sejarah di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keterikatan itu tumbuh sejak masa kecil. Ketika menerima penghargaan Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif dari Forkom Jurnalis Nahdliyin pada 2023, Hidayatullah mengenang dirinya kerap mengikuti ayahnya menghadiri rapat dan kegiatan organisasi.

“Kenangan itu menjadi motivasi saya terus berkhidmat di NU, khususnya lewat jalur kesehatan,” ujarnya, sebagaimana dikutip Liputan6.com pada 24 November 2023.
Kalimat itu seolah menjadi kunci membaca perjalanan kariernya: NU bukan sekadar afiliasi identitas, melainkan ruang kerja sosial yang ia pilih untuk diisi melalui profesi kedokteran dan pelayanan publik.

Dari kader ISNU ke layanan kesehatan
Jejak organisasinya terdokumentasi sejak lama. Pada Agustus 2007, Hidayatullah dilantik sebagai ketua pertama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sidoarjo. Dalam laporan NU Online saat itu, ia menyampaikan rencana pendidikan kesehatan bagi pesantren, badan otonom, madrasah, dan sekolah NU, serta pembentukan koordinator kecamatan untuk merapikan jaringan organisasi.

Perhatian pada pelayanan kesehatan kemudian tidak berhenti sebagai wacana. Ketika menjabat direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo, ia meluncurkan aplikasi pendaftaran daring Porsi RSI Siti Hajar pada Februari 2018. Layanan itu memungkinkan pasien mengambil nomor antrean serta memilih dokter dan jadwal pelayanan melalui telepon seluler.

Ia saat itu menegaskan bahwa inisiatif digitalisasi tersebut melibatkan aktivis muda NU yang memiliki keahlian teknologi informasi. Bagi Hidayatullah, teknologi bukan wilayah asing bagi organisasi keagamaan, melainkan alat untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.

Pengalaman itu kini meluas ke ranah advokasi hukum kesehatan. Pada 11 Juli 2026, ia dilantik sebagai Ketua Koordinator Wilayah Jawa Timur KOHKARSSI masa bakti 2026–2031. Dalam forum tersebut, ia menekankan pencegahan persoalan hukum, penguatan literasi hukum kesehatan, dan perbaikan tata kelola rumah sakit.

“Kami ingin hadir sebelum masalah muncul melalui upaya pencegahan, peningkatan literasi hukum, dan penguatan tata kelola yang baik,” katanya saat pelantikan.

Enam agenda yang diusung
Dalam rancangan gagasan yang disiapkan untuk penjajakan kepemimpinan PCNU Sidoarjo, Hidayatullah menawarkan enam bidang kerja: ekonomi umat, kemandirian organisasi, pendidikan dan kaderisasi, tata kelola kelembagaan, kesehatan, serta khidmah keumatan.
Ekonomi umat: pengembangan usaha, koperasi, dan jejaring antarpelaku usaha Nahdliyin.

Kemandirian organisasi: penguatan pembiayaan dan pengelolaan aset agar kegiatan dapat berjalan berkelanjutan.
Pendidikan dan kaderisasi: penguatan pesantren, madrasah, sekolah, dan perguruan tinggi, serta kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja.

Tata kelola kelembagaan: administrasi yang tertib, keterbukaan pengelolaan, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi program.
Kesehatan: penguatan jejaring layanan dan perluasan akses bagi masyarakat kurang mampu.
Khidmah keumatan: kegiatan sosial dan pemberdayaan yang menjawab kebutuhan warga.

Dari enam agenda itu, dua hal tampak menjadi penanda utama: kemandirian organisasi dan pelayanan warga. Keduanya saling terkait. Organisasi yang mandiri secara finansial dan tata kelola, menurut logika gagasan tersebut, akan lebih mampu hadir bagi masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan sesaat.

Namun, rumusan itu masih memerlukan penjabaran yang lebih konkret: prioritas program, sumber pembiayaan, pembagian peran antarbadan otonom dan lembaga, hingga indikator keberhasilan. Tanpa penjelasan tersebut, enam agenda dapat berhenti sebagai wacana yang baik, tetapi belum tentu menjadi pekerjaan organisasi yang terukur.

Pertanyaan menjelang konferensi
Kemunculan nama Hidayatullah dalam bursa kepemimpinan PCNU Sidoarjo membuka ruang diskusi yang lebih luas. Di satu sisi, ia memiliki rekam jejak panjang: kader ISNU, pimpinan lembaga kesehatan NU, mantan direktur rumah sakit, rektor perguruan tinggi, hingga ketua KOHKARSSI Jawa Timur.

Di sisi lain, dunia kepemimpinan PCNU menuntut kemampuan yang tidak selalu identik dengan keahlian profesional. Ia menuntut kemampuan merangkul keberagaman warga, mengelola kepentingan antarbadan otonom, menjaga tradisi musyawarah, sekaligus menerjemahkan nilai Ahlussunnah wal Jamaah menjadi program yang nyata.

Pernyataan langsung Hidayatullah mengenai kesiapan maju, serta penjelasan rinci atas rancangan programnya, akan menjadi perkembangan penting berikutnya. Bagi warga Nahdliyin Sidoarjo, pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan memimpin, melainkan bagaimana kepemimpinan itu mampu menghadirkan NU yang lebih mandiri, tertata, dan dekat dengan kebutuhan rakyat.

(Rophy Pareno)